AMBON, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Maluku masih mencari formula yang tepat untuk menangani rumah-rumah pengungsi yang terbakar atau mengalami kerusakan akibat bentrokan Minggu (11/9/2011) yang lalu. "Pembangunan kembali rumah warga yang mengungsi akibat terbakar saat bentrokan akan menggunakan sumber dana APBD maupun APBN, hanya saja masih dicari formulanya," kata Ketua Komisi C, DPRD Maluku, Jafet Damamain di Ambon, Minggu (18/9/2011). Komisi yang membidangi masalah perhubungan dan pembangunan infrastruktur ini telah melakukan rapat koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Bappeda Maluku untuk mencari solusi yang tepat dalam menanggulangi rumah-rumah warga yang rusak pascabentrokan. Sejauh ini belum ditentukan formula yang tepat untuk menyelesaikan persoalan rumah warga rusak, apakah menggunakan sistem pemberian Bahan Bangunan Rumah (BBR) di mana uangnya diberikan kepada warga untuk membangun sendiri atau pembangunannya diambil alih pemerintah hingga rampung. Menurut Jafet, sekarang Pemkot dan Pemprov sedang melakukan koordinasi dan prinsipnya ada 159 rumah penduduk yang terbakar atau dirusak masa dan ini akan ditanggulangi Pemprov dengan membangun kembali rumah warga secepatnya agar mereka juga tidak berlama-lama di tempat pengungsian. Informasi tentang
disajikan di sini akan melakukan salah satu dari dua hal: baik itu akan memperkuat apa yang anda ketahui tentang
atau akan mengajari Anda sesuatu yang baru. Keduanya hasil yang baik.
Namun yang jelasnya pemerintah daerah masih mencari konsep cara yang terbaik dan secepat mungkin membangun rumah warga sehingga perlu dilakukan pertemuan dengan warga korban bentrokan untuk mendapatkan masukan dari mereka. Rumah yang dibantu pemerintah provinsi ini sedapatnya tipe rumah 36 dan tidak ada persoalan soal anggarannya tapi rumusnya masih dicari, apakah rumah ganti rumah atau ada plafon anggaran tertentu yang disepakati seperti tahun lalu yang nilainya Rp 12 juta per unit. "Kalau menggunakan formula BBR seperti dahulu dengan plafon Rp 12 juta, maka untuk posisi sekarang ini tidak bisa demikian dan anggarannya akan mengalami kenaikan sebab harga material di pasaran juga sudah membengkak dua kali lipat menjadi sekitar Rp 22 juta," katanya. Ini merupakan salah satu alternatif, tapi masih ada alternatif lain adalah pemerintah membantu sesuai kerusakan rumah warga, jadi kerusakan yang kecil disesuaikan tapi sementara ini belum ada keputusannya. Jafet juga menyatakan ide relokasi penduduk dari dua kawasan yang rawan bentrok dan berujung pengrusakan rumah penduduk perlu dipikirkan kembali, karena bagaimana pun juga yang namanya hidup bersama dan saling berinteraksi ini tidak bisa dicegah. "Meski menggunakan rumus apa pun, ke depan yang namanya hidup bermasyarakat dalam satu kompleks itu tetap akan terjadi sehingga yang namanya relokasi bukanlah jalan keluar yang terbaik," tandasnya.
Namun yang jelasnya pemerintah daerah masih mencari konsep cara yang terbaik dan secepat mungkin membangun rumah warga sehingga perlu dilakukan pertemuan dengan warga korban bentrokan untuk mendapatkan masukan dari mereka. Rumah yang dibantu pemerintah provinsi ini sedapatnya tipe rumah 36 dan tidak ada persoalan soal anggarannya tapi rumusnya masih dicari, apakah rumah ganti rumah atau ada plafon anggaran tertentu yang disepakati seperti tahun lalu yang nilainya Rp 12 juta per unit. "Kalau menggunakan formula BBR seperti dahulu dengan plafon Rp 12 juta, maka untuk posisi sekarang ini tidak bisa demikian dan anggarannya akan mengalami kenaikan sebab harga material di pasaran juga sudah membengkak dua kali lipat menjadi sekitar Rp 22 juta," katanya. Ini merupakan salah satu alternatif, tapi masih ada alternatif lain adalah pemerintah membantu sesuai kerusakan rumah warga, jadi kerusakan yang kecil disesuaikan tapi sementara ini belum ada keputusannya. Jafet juga menyatakan ide relokasi penduduk dari dua kawasan yang rawan bentrok dan berujung pengrusakan rumah penduduk perlu dipikirkan kembali, karena bagaimana pun juga yang namanya hidup bersama dan saling berinteraksi ini tidak bisa dicegah. "Meski menggunakan rumus apa pun, ke depan yang namanya hidup bermasyarakat dalam satu kompleks itu tetap akan terjadi sehingga yang namanya relokasi bukanlah jalan keluar yang terbaik," tandasnya.
No comments:
Post a Comment