Prakarsa Masyarakat Dihadang Pemerintah

When most people think of mobil keluarga ideal terbaik indonesia, what comes to mind is usually basic information that's not particularly interesting or beneficial. But there's a lot more to mobil keluarga ideal terbaik indonesia than just the basics.

JAKARTA, KOMPAS.com - Prakarsa masyarakat untuk ikut memajukan pendidikan nasional justru dihadang pemerintah dengan kebijakan-kebijakan yang tidak mendukung berkembangnya prakarsa itu. Kondisi ini menyebabkan timbulnya kebijakan diskriminatif antara pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan pemerintah.

Padahal, konstitusi Indonesia dengan jelas mengakui hak pendidikan warganya, terutama dalam mengenyam pendidikan dasar sembilan tahun. Namun dalam kenyataannya, pemerintah bersikap diskriminatif dalam memberikan bantuan untuk sekolah swasta yang kemampuannya terbatas karena melayani masyarakat kelas bawah.

Persoalan tersebut mengemuka dalam diskusi awal tahun bertajuk Menggugat Pelayanan Pendidikan yang Diskriminatif di Jakarta, Rabu (5/1/2011). Diskusi diprakasai sejumlah pimpinan sekolah dan yayasan swasta, pengamat pendidikan, dan ahli hukum yang mendukung adanya kebijakan tidak diskriminatif pada sekolah-sekolah swasta.

Mereka mendukung pengajuan judicial review terhadap pasal 55 ayat (4) UU Sisdiknas Tahun 2003 yang diajukan ke Mahakamah Konstitusi (MK). Pada pasal itu, kata dapat memberikan bantuan pada sekolah swasta bisa bermakna tidak mengikat pemerintah. Akibatnya, pemberian bantuan ke sekolah swasta selama ini sangat kecil dan tergantung niat baik pemerintah dan peemrintah daerah yang berkuasa saat itu.

Ahli hukum Abdul Hakim Garuda Nusantara mengatakan di tengah keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah untuk menyelenggarakan layanan pendidikan, mestinya prakarsa masyarakat didukung. Tetapi kenyataannya tidak. Ada UU BHP yang membatasi prakarsa masyarakat, tetapi akhirnya dibatalkan MK. D"i UU Sisidknas tetap ada pasal yang bisa ambigu atau dimaknai ganda soal dukungan pemerintah untuk sekolah swasta," kata Hakim Garuda.

Machmud Masjkur dari Perguruan Salafiyah Pekalongan yang merupakan salah satu pemohon ke MK, menjelaskan penyelenggara sekolah-sekolah swasta menjerit terhadap perlakukan diskriminatif dari pemerintah. Di Pekalongan, jumlah sekolah swasta sebanyak 196 sekolah dan negeri sebanyak 120 sekolah.

If you don't have accurate details regarding mobil keluarga ideal terbaik indonesia, then you might make a bad choice on the subject. Don't let that happen: keep reading.

Menurut Machmud, bukti tindakan diskriminatif itu terlihat dari minimnya kucuran dana alokasi khusus (DAK) untuk sekolah swasta yang cuma berkisar 20 persen. "Padahal, di sini banyak sekolah swasta kecil yang butuh bantuan supaya bisa memberi layanan pendidikan yang baik buat siswa yang juga anak-anak bangsa," kata Machmud.

Selain itu, jika guru swasta diangkat menjadi guru PNS, masa kerja guru tersebut tidak diakui penuh. Guru swasta itu mesti rela masa kerjanya hanya diakui separuhnya.

Sementara itu, Romo Karolus dari Majelis Pendikan Katolik, mengatakan pemerintah daerah berargumentasi kemampuan terbatas sehingga lebih prioritas ke sekolah negeri. Ketika guru swasta akhirnya diangkat jadi guru PNS, guru tersebut tidak boleh lagi mengajar di sekolah swasta yang sebenarnya masih membutuhkan dia.

Di tempat terpisah, Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan sebanyak 91,5 persen lembaga pendidikan agama dan keagamaan di bawah Kementerian Agama justru dimiliki swasta. Sisanya 8,5 persen milik pemerintah.

Akibat dimiliki masyarakat yang terbatas kemampuannya, kualitas penyelenggaraan pendidikan sangat beragam. Karena itu, pada tahun ini pemerintah meracang supaya sekolah swasta juga mendapat kucuran dana yang meningkat.

 

 

 

Is there really any information about mobil keluarga ideal terbaik indonesia that is nonessential? We all see things from different angles, so something relatively insignificant to one may be crucial to another.