AMBON, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Petrus Beruatwarin diperiksa Kejaksaan Tinggi Maluku, Rabu (13/7/2011). Petrus menjadi tersangka atas kasus dugaan korupsi sebesar Rp 1,3 miliar untuk pembangunan kantor Dinas Kelautan dan Perikanan, Maluku Tenggara. Petrus yang mengenakan pakaian dinasnya datang ke kantor Kejaksaan Tinggi Maluku sekitar pukul 11.00 WIT. Pemeriksaan berlangsung sampai pukul 18.00 WIT. Petrus akhirnya datang memenuhi panggilan pemeriksaan kejaksaan setelah pekan lalu Petrus tidak datang memenuhi panggilan. Jika Anda menemukan diri Anda bingung dengan apa yang Anda sudah membaca hingga saat ini, jangan putus asa. Semuanya harus jelas pada saat Anda selesai.
Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Effendi Harahap mengatakan dugaan korupsi itu ditemukan setelah pembayaran pembangunan kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku Tenggara baru dilakukan pada tahun 2009, sedangkan pembangunan gedung dilakukan pada tahun 2006. Selain itu, pada tahun 2006 sebetulnya sudah ada alokasi anggaran untuk pembangunan gedung. Pembayaran pembangunan gedung pada tahun 2009 pun mengacu pada harga-harga yang berlaku pada tahun 2009, bukan tahun 2006 saat pembangunan gedung dilaksanakan. Pada saat kasus tersebut terjadi, Petrus menjabat sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku Tenggara. "Ada 13 saksi yang kami periksa berikut sejumlah dokumen yang kami temukan yang menguatkan kalau Petrus banyak terlibat dalam tindak pidana korupsi itu," tambahnya. Saat pemeriksaan terhadap Petrus berakhir, Petrus bersama penasihat hukumnya langsung masuk ke mobil tanpa memberikan keterangan kepada wartawan. Terlibatnya Sekda Maluku Tenggara atas kasus dugaan korupsi menambah panjang banyaknya pejabat pemerintah di kabupaten/kota di Maluku yang terlibat korupsi. Dalam dua tahun terakhir, sedikitnya sepuluh pejabat tersangkut korupsi. Di antaranya, Bupati Aru Theddy Tengko, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Seram Bagian Barat Darmin Pattisahusiwa, dan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Seram Bagian Timur Teddy Sibualamo.
Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Effendi Harahap mengatakan dugaan korupsi itu ditemukan setelah pembayaran pembangunan kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku Tenggara baru dilakukan pada tahun 2009, sedangkan pembangunan gedung dilakukan pada tahun 2006. Selain itu, pada tahun 2006 sebetulnya sudah ada alokasi anggaran untuk pembangunan gedung. Pembayaran pembangunan gedung pada tahun 2009 pun mengacu pada harga-harga yang berlaku pada tahun 2009, bukan tahun 2006 saat pembangunan gedung dilaksanakan. Pada saat kasus tersebut terjadi, Petrus menjabat sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku Tenggara. "Ada 13 saksi yang kami periksa berikut sejumlah dokumen yang kami temukan yang menguatkan kalau Petrus banyak terlibat dalam tindak pidana korupsi itu," tambahnya. Saat pemeriksaan terhadap Petrus berakhir, Petrus bersama penasihat hukumnya langsung masuk ke mobil tanpa memberikan keterangan kepada wartawan. Terlibatnya Sekda Maluku Tenggara atas kasus dugaan korupsi menambah panjang banyaknya pejabat pemerintah di kabupaten/kota di Maluku yang terlibat korupsi. Dalam dua tahun terakhir, sedikitnya sepuluh pejabat tersangkut korupsi. Di antaranya, Bupati Aru Theddy Tengko, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Seram Bagian Barat Darmin Pattisahusiwa, dan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Seram Bagian Timur Teddy Sibualamo.
No comments:
Post a Comment