JAKARTA, KOMPAS.com - Laporan keuangan Polri tahun 2010 dinilai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan paragraf penjelasan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Hasil pemeriksaan itu sama dengan hasil pemeriksaan laporan keuangan tahun 2009. "Tahun 2010 Polri tetap mempertahankan WTP dengan paragraf penjelasan," kata Ketua BPK Hadi Poernomo saat menyampaikan hasil pemeriksaan laporan keuangan Polri tahun 2010 di Mabes Polri, Selasa ( 14/6/2011 ). Pengumuman hasil pemeriksaan itu disambut riuh tepuk tangan Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, Wakil Kapolri Komjen Nanan Soekarna, dan para pejabat Polri yang hadir. Jika Anda tidak memiliki detail yang akurat tentang
, maka Anda mungkin membuat pilihan yang buruk pada subjek. Jangan biarkan hal itu terjadi: terus membaca.
Hadi menjelaskan, hasil itu diberikan setelah laporan keuangan Polri memenuhi empat syarat yakni tata pengelolaan keuangan sesuai standar akutansi, sistem pengendalian internal memadai, patuh pada perundang-undangan. "Terakhir keterbukaan data telah memadai," kata Hadi. Hadi mengatakan, maksud penilaian dengan paragraf penjelasan karena adanya sedikit masalah pencatatan soal penerimaan negara bukan pajak dalam laporan keuangan. Laporan keuangan Polri itu, kata dia, adalah salah satu laporan yang mendapat nilai tertinggi dibanding dengan lembaga negara lain. Ada empat penilaian yang diberikan BPK terhadap laporan keuangan yakni WTP, Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Menyatakan Pendapat (TMP), dan yang paling rendah Tidak Wajar (TW). Hadi memberi contoh penilaian WDP terhadap Mahkamah Agung, Kementerian Luar Negeri, Badan Pertahanan Negara, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, dan Kementerian Pekerjaan Umum. Adapun penilaian TMP diberikan kepada Kementerian Kesehatan. Menanggapi hasil itu, Kapolri mengatakan, "Dengan penilaian ini menjadikan semangat untuk melaksanakan tugas pengelolaan keuangan sehingga bagian dari kita sebagai aparat yang bersih, bebas KKN. Itu yang jadi komitmen kita."
Hadi menjelaskan, hasil itu diberikan setelah laporan keuangan Polri memenuhi empat syarat yakni tata pengelolaan keuangan sesuai standar akutansi, sistem pengendalian internal memadai, patuh pada perundang-undangan. "Terakhir keterbukaan data telah memadai," kata Hadi. Hadi mengatakan, maksud penilaian dengan paragraf penjelasan karena adanya sedikit masalah pencatatan soal penerimaan negara bukan pajak dalam laporan keuangan. Laporan keuangan Polri itu, kata dia, adalah salah satu laporan yang mendapat nilai tertinggi dibanding dengan lembaga negara lain. Ada empat penilaian yang diberikan BPK terhadap laporan keuangan yakni WTP, Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Menyatakan Pendapat (TMP), dan yang paling rendah Tidak Wajar (TW). Hadi memberi contoh penilaian WDP terhadap Mahkamah Agung, Kementerian Luar Negeri, Badan Pertahanan Negara, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, dan Kementerian Pekerjaan Umum. Adapun penilaian TMP diberikan kepada Kementerian Kesehatan. Menanggapi hasil itu, Kapolri mengatakan, "Dengan penilaian ini menjadikan semangat untuk melaksanakan tugas pengelolaan keuangan sehingga bagian dari kita sebagai aparat yang bersih, bebas KKN. Itu yang jadi komitmen kita."
No comments:
Post a Comment