JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Ombudsman Bidang Penyelesaian Laporan dan Pengaduan Budi Santoso menilai, penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) triwulan pertama (Januari-Maret) 2011 sangat terlambat. Hal itu disampaikan Budi dengan merujuk pada laporan monitoring Ombudsman di beberapa daerah tentang penyaluran dana BOS. "Kami menyebutnya sangat terlambat," kata Budi kepada Kompas.com, Kamis (23/6/2011) pagi, di Kantor Ombudsman, Kuningan, Jakarta Selatan. Selama periode Januari-Maret 2011, kata Budi, Ombudsman terjun langsung ke lapangan untuk melakukan verifikasi dan menginvestigasi penyaluran dana BOS di beberapa daerah, antara lain Kupang, Medan, Manado, Bandung, DI Yogyakarta, dan Semarang. Daerah-daerah itu dipilih oleh Ombudsman dengan alasan efisiensi anggaran, mengingat kantor perwakilan Ombudsman ada di beberapa daerah tersebut. Jika Anda menemukan diri Anda bingung dengan apa yang Anda sudah membaca hingga saat ini, jangan putus asa. Semuanya harus jelas pada saat Anda selesai.
"Kami pilih daerah itu karena dari segi praktis dan efisiensi anggaran, di wilayah tersebut kami mempunyai perwakilan. Karena semua butuh biaya, ketika kami tak punya perwakilan kami khawatir biayanya akan membengkak luar biasa. Jadi, itu lebih pada soal praktis dan efisiensi dana Ombudsman saja. Tetapi, jika ada laporan dari daerah lain, tetap akan kita tangani dengan menurunkan tim verifikasi dan investigasi," jelasnya. Secara keseluruhan, lanjut Budi, pihaknya hanya melakukan verifikasi untuk menyesuaikan laporan tersebut dengan ketentuan yang berlaku. Pada triwulan pertama, ada enam provinsi yang dinilai paling tepat penyalurannya, yaitu DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Gorontalo, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat (NTB). "Kami anggap tepat waktu, karena 100 persen diserahkan tanpa keterlambatan. Kalaupun terlambat, itu masih dalam kurun triwulan pertama," ujarnya. Sementara itu, lima lima provinsi lain dinilai paling terlambat menyalurkan dana BOS. Kelima provinsi itu adalah Papua barat, Papua, Maluku, Sulawesi Utara dan Sumatera Utara. "Sangat terlambat karena terjadi di akhir Maret, bahkan ada yang awal April baru menyalurkan," katanya.
"Kami pilih daerah itu karena dari segi praktis dan efisiensi anggaran, di wilayah tersebut kami mempunyai perwakilan. Karena semua butuh biaya, ketika kami tak punya perwakilan kami khawatir biayanya akan membengkak luar biasa. Jadi, itu lebih pada soal praktis dan efisiensi dana Ombudsman saja. Tetapi, jika ada laporan dari daerah lain, tetap akan kita tangani dengan menurunkan tim verifikasi dan investigasi," jelasnya. Secara keseluruhan, lanjut Budi, pihaknya hanya melakukan verifikasi untuk menyesuaikan laporan tersebut dengan ketentuan yang berlaku. Pada triwulan pertama, ada enam provinsi yang dinilai paling tepat penyalurannya, yaitu DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Gorontalo, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat (NTB). "Kami anggap tepat waktu, karena 100 persen diserahkan tanpa keterlambatan. Kalaupun terlambat, itu masih dalam kurun triwulan pertama," ujarnya. Sementara itu, lima lima provinsi lain dinilai paling terlambat menyalurkan dana BOS. Kelima provinsi itu adalah Papua barat, Papua, Maluku, Sulawesi Utara dan Sumatera Utara. "Sangat terlambat karena terjadi di akhir Maret, bahkan ada yang awal April baru menyalurkan," katanya.
No comments:
Post a Comment