JAKARTA, KOMPAS.com - Sekolah perlu berinisiatif dalam mengembangkan perpustakaan sekolah dengan melibatkan semua unsur sekolah dan masyarakat. Untuk itu, sekolah jangan dibelenggu aturan-aturan birokrasi yang akan membuat sekolah takut membuat terobosan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, sekolah sebenarnya punya kewajiban menyediakan 5 persen dari anggaran belanja sekolah untuk mengembangkan koleksi perpustakaan. Namun, banyak sekolah yang tak berani melaksanakan hal itu karena belum ada petunjuk teknis dari pemerintah.Pada UU Perpustakaan juga disebutkan, sekolah harus memanfaatkan perpustakaan untuk membudayakan gemar membaca di kalangan siswa. Dasarnya, tinggi rendah peradaban dan budaya bangsa dapat dilihat dari kondisi perpustakaan yang dimiliki. Sekarang kita telah membahas aspek-aspek Harga Jual Blackberry iPhone Laptop Murah, mari kita kembali kepada beberapa faktor lain yang perlu dipertimbangkan.
"Kebanyakan sekolah di Indonesia, terutama sekolah pemerintah, terdoktrin dengan aturan yang membelenggu mereka untuk berkembang. Sekolah kan punya otonomi, mengapa tidak mencari terobosan-terobosan untuk membuat sekolah jadi lebih baik?" kata Wien Muldian, Sekretaris Jenderal Forum Taman Bacaan Masyarakat (TBM), di Jakarta, Minggu (3/4/2011). Wien mengatakan, sebenarnya, untuk berhasil mengembangkan perpustakaan sekolah secara massal, pemerintah pusat dan daerah yang seharusnya berada pada garis terdepan. Yang terjadi, perpustakaan belum dianggap penting sehingga belum diprioritaskan. Wien menyayangkan contoh-contoh sekolah yang berinisiatif mengembangkan diri, --termasuk dalam perpustakaan--, sering kali tidak diduplikasi pemerintah setempat menjadi program massal. Contohnya, sekolah negeri di Bayat, Klaten, Jawa Tengah, yang bisa berkembang juga menjadi TBM. "Perpustakaan sekolah berkembang tak hanya untuk siswa, tapi orangtua dan masyarakat. Ini karena sekolah mau bekerja sama dan terbuka untuk mengembangkan diri," kata Wien. Dari data Kementerian Pendidikan Nasional, hingga tahun 2011, ada 55,39 persen SD tanpa perpustakaan. Dari 143.437 SD, sebanyak 79.445 sekolah tanpa perpustakaan. Di SMP, 39,37 persen sekolah (13.588 dari 34.511 sekolah) tanpa perpustakaan. (ELN)
"Kebanyakan sekolah di Indonesia, terutama sekolah pemerintah, terdoktrin dengan aturan yang membelenggu mereka untuk berkembang. Sekolah kan punya otonomi, mengapa tidak mencari terobosan-terobosan untuk membuat sekolah jadi lebih baik?" kata Wien Muldian, Sekretaris Jenderal Forum Taman Bacaan Masyarakat (TBM), di Jakarta, Minggu (3/4/2011). Wien mengatakan, sebenarnya, untuk berhasil mengembangkan perpustakaan sekolah secara massal, pemerintah pusat dan daerah yang seharusnya berada pada garis terdepan. Yang terjadi, perpustakaan belum dianggap penting sehingga belum diprioritaskan. Wien menyayangkan contoh-contoh sekolah yang berinisiatif mengembangkan diri, --termasuk dalam perpustakaan--, sering kali tidak diduplikasi pemerintah setempat menjadi program massal. Contohnya, sekolah negeri di Bayat, Klaten, Jawa Tengah, yang bisa berkembang juga menjadi TBM. "Perpustakaan sekolah berkembang tak hanya untuk siswa, tapi orangtua dan masyarakat. Ini karena sekolah mau bekerja sama dan terbuka untuk mengembangkan diri," kata Wien. Dari data Kementerian Pendidikan Nasional, hingga tahun 2011, ada 55,39 persen SD tanpa perpustakaan. Dari 143.437 SD, sebanyak 79.445 sekolah tanpa perpustakaan. Di SMP, 39,37 persen sekolah (13.588 dari 34.511 sekolah) tanpa perpustakaan. (ELN)
No comments:
Post a Comment